Pak Menteri Dahlan Iskan (Meneg BUMN) kemarin, 5 November 2012, akhrinya bersedia memenuhi undangan Badan Kehormatan DPR RI (BK). Undangan itu terkait dengan ucapannya yang menyebutkan ada oknum anggota DPR yang memeras perusahaan BUMN. Dalam pertemuan itu Pak Menteri menjabarkan modus yang biasa dilakukan oleh sang pemeras.Sekaligus beliau juga menyebut dua nama anggota DPR yang melakukan pemerasan. Kedua nama itu disebutkan secara tertutup dalam pertemuan dengan BK, tetapi tidak kepada publik. Walaupun belakangan santer diberitakan dua nama anggota DPR itu berasal dari Fraksi Golkar dan Fraksi PDIP.
Langkah Pak Menteri untuk menyampaikannya langsung kepada BK tanpa mengumbarnya kepada publik patut diapresiasi sebagai suatu upaya menyelesaikan masalah. Namun apakah BK adalah jalur yang tepat? dan apa yang akan terjadi pasca pertemuan Dahlan Iskan dengan BK? Setidaknya dua pertanyaan ini yang perlu dijawab agar masyarakat memahami apa yang sedang terjadi.
Dalam Peraturan DPR No. 01/DPR/BK adalah alat kelengkapan DPR yang bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap pengaduan yang dilakukan oleh Pimpinan DPR, Masyarakat, dan/atau Pemilih. Dalam kasus tersebut, Pak Menteri hadir sebagai undangan dari BK, untuk memberikan keterangan perihal dugaan adanya anggota DPR yang melakukan pemerasan terhadap perusahaan BUMN. Keterangan itu bukanlah dalam rangka penyelidikan atau verifikasi, tetapi lebih bisa dikategorikan sebagai pengaduan awal. Praktik ini sebenarnya tidak lazim, karena pengaduan biasanya dilakukan tanpa pengundangan dari BK, atau sang pengadu yang datang sendiri kepada sekretariat BK.
Apabila pengaduan yang dilakukan sudah cukup bukti, maka BK kemudian harus menindaklanjutinya dengan penyelidikan dan verifikasi. Pengaduan itu harus dijadikan sebagai momentum bagi DPR untuk bersih-bersih. Tanpa perlu mengenyampingkan asas praduga tak bersalah kepada para terlapor, anggota DPR lain tidak perlu lagi melakukan pembelaan berlebihn yang justru akan menampakan adanya ketakutan. Momentum bersih-bersih ini harus dimaksimalkan demi memulihkan kepercayaan publik. Akhirnya Publik menunggu adanya keseriusan dan ketransparanan penuntasan aduan Pak Menteri terhadap para oknum DPR pemeras.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar